Dana BOK Rp11,62 Miliar Disorot, Dinkes Aceh Singkil Absen dari Forum Transparansi, Ada Apa?
https://www.singkilnews.id/2026/11/dana-bok-rp1162-miliar-disorot-dinkes.html
SINGKILNEWS.ID – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp11,62 miliar di Kabupaten Aceh Singkil mulai menjadi sorotan. Ironisnya, ketika ruang diskusi publik dibuka untuk membedah perencanaan hingga realisasi anggaran tersebut, Dinas Kesehatan justru tidak hadir.
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Mengurai Pengelolaan Dana BOK dari Perencanaan hingga Manfaat" yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang (P) Aceh Singkil tetap berlangsung Jumat (20/11/2026), pukul 09.00 WIB, di Aula Dinas Kesehatan Aceh Singkil.
Absennya Kepala Dinas Kesehatan, Mursal, beserta perwakilannya menjadi tanda tanya. Padahal, Dinkes merupakan instansi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan program Dana BOK di lingkungan puskesmas.
Forum tersebut bukanlah ruang pemeriksaan hukum, melainkan kesempatan bagi pemerintah untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan anggaran kesehatan yang bersumber dari keuangan negara.
Undangan kegiatan bahkan telah disampaikan sejak 11 November 2026 melalui surat Nomor 003/B/Sek-Pan/VI/1448 H yang ditandatangani Ketua Umum HMI Cabang (P) Aceh Singkil, Ahmad Nasir.
Sejumlah unsur pemerintah dan aparat penegak hukum turut diundang, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Kapolres, Kajari, Dandim 0109/Aceh Singkil, Ketua Komisi IV DPRK, Kasat Reskrim, Kasi Pidsus, kepala puskesmas, hingga unsur masyarakat dan insan pers.
Namun, pihak yang paling diharapkan memberikan penjelasan justru tidak hadir.
Rp11,62 Miliar Bukan Anggaran Kecil
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada Oktober 2026, pagu indikatif Dana BOK untuk 12 puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp11.619.237.000 atau sekitar Rp11,62 miliar.
Angka tersebut disebut berdasarkan lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil Nomor 440/1944/BOK-PKM/2025 tertanggal 14 Oktober 2025.
Berikut rincian pagu indikatif masing-masing puskesmas:
1. Gunung Meriah: Rp1.952.953.000.
2. Singkil: Rp1.313.400.000.
3. Singkil Utara: Rp1.200.900.000.
4. Simpang Kanan: Rp1.128.500.000.
5. Danau Paris: Rp844.800.000.
6. Singkohor: Rp843.600.000.
7. Kota Baharu: Rp823.100.000.
8. Suro: Rp807.800.000.
9. Pulau Banyak: Rp721.000.000.
10. Pulau Banyak Barat: Rp686.900.000.
11. Kuta Tinggi: Rp662.684.000.
12. Kuala Baru: Rp633.600.000.
Besarnya alokasi tersebut semestinya berbanding lurus dengan keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Publik kini patut mempertanyakan: berapa dana yang benar-benar sudah dicairkan? Berapa yang telah direalisasikan? Program apa saja yang dibiayai? Apakah seluruh kegiatan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya dijawab oleh Dinas Kesehatan, bukan dibiarkan berkembang menjadi spekulasi.
HMI: Forum Diskusi Bukan Pengadilan
Ketua panitia pelaksana, Syahrul, menyayangkan ketidakhadiran pihak Dinas Kesehatan dalam agenda yang secara khusus membahas tata kelola Dana BOK.
"Ini kan forum diskusi, bukan pengadilan. Kenapa harus takut hadir? Justru di sinilah Dinkes bisa menjelaskan langsung kepada publik," tegas Syahrul.
Ia juga mempertanyakan tidak adanya penjelasan terperinci mengenai alasan ketidakhadiran pihak Dinkes.
Menurutnya, sikap tersebut menimbulkan tanda tanya, mengingat persoalan yang dibahas menyangkut anggaran miliaran rupiah dan kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kami menyayangkan pihak Dinas Kesehatan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Mereka hanya menyampaikan tidak bisa hadir, tetapi tidak menjelaskan secara terperinci alasannya. Karena itu, kami mempertanyakan bagaimana pengelolaan Dana BOK di seluruh puskesmas Aceh Singkil. Jangan sampai ketertutupan ini justru memunculkan dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat," ujarnya.
Mursal Sudah Menyatakan Tidak Bisa Hadir
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Mursal, telah menyampaikan kepada sejumlah awak media bahwa jajarannya belum dapat mengikuti kegiatan tersebut.
"Untuk undangan hari Jumat, kami Dinas Kesehatan belum dapat mengikuti acara tersebut. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Terima kasih," kata Mursal, Rabu (18/11/2026).
Namun, pernyataan tersebut belum menjelaskan secara rinci alasan ketidakhadiran maupun kemungkinan mengutus pejabat lain untuk mewakili Dinas Kesehatan.
Uang Negara Harus Siap Dipertanggungjawabkan
Ketidakhadiran dalam sebuah forum diskusi tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Namun, besarnya anggaran yang dikelola menuntut pertanggungjawaban yang terbuka dan dapat diuji.
Dinkes Aceh Singkil tidak cukup hanya menyampaikan besaran pagu anggaran. Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai aliran pencairan, realisasi belanja, dokumen pertanggungjawaban, serta hasil kegiatan Dana BOK di masing-masing puskesmas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil belum memberikan keterangan lebih lanjut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Mursal untuk memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
Kini pertanyaannya sederhana: jika pengelolaan Dana BOK telah berjalan sesuai aturan dan peruntukannya, mengapa keterbukaan kepada publik tidak dijadikan prioritas?
Rp11,62 miliar adalah uang negara. Setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dicatat dalam dokumen anggaran. (Red)