DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Kehilangan Hasil Kejahatan

JAKARTA – Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat tersebut. Sebelum mengetuk palu pengesahan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan regulasi tersebut.

"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.

Ketukan palu Puan menandai berakhirnya proses panjang pembahasan regulasi yang selama ini dinantikan publik, khususnya dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam laporannya mengungkapkan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat.

Beberapa kejahatan yang menjadi perhatian antara lain investasi bodong, perdagangan ilegal, hingga praktik saham bodong yang menimbulkan banyak korban.

Selain itu, regulasi tersebut mengatur kewenangan perampasan dan pengelolaan aset, perlindungan terhadap pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Ujian Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi.

Namun, pengesahan regulasi saja belum cukup. Publik kini menunggu bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkannya secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.

Jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi produk legislasi yang ramai saat disahkan, tetapi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan besar.

Ujian sesungguhnya adalah keberanian negara menelusuri, membekukan, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan sesuai ketentuan hukum.

Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menghukum pelakunya. Negara juga harus memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku maupun pihak-pihak yang terlibat.

Kini, masyarakat menanti pembuktian: apakah UU Perampasan Aset benar-benar menjadi senjata baru untuk menyelamatkan kekayaan negara dan memulihkan hak-hak korban, atau sekadar menjadi janji baru dalam pemberantasan korupsi.(Red)

Sumber:Harianwarga.id

Artikel ini telah ditayangkan dengan judul "
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Puan Maharani Ketok Palu di Rapat Paripurna"

Related

SOSIAL 4169560869091787805

Posting Komentar

emo-but-icon

item