Satu Tahun Dinilai Gagal Total, DPRK Aceh Singkil Didesak Interpelasi Hingga Hak Angket Bupati Oyon
https://www.singkilnews.id/2026/02/satu-tahun-dinilai-gagal-total-dprk.html
SINGKILNEWS.ID – Genap satu tahun menjabat sebagai Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon kini berada di bawah tekanan politik paling serius sejak dilantik. Senin (9/2/2026), gelombang protes besar dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil mengepung Gedung DPRK dan secara terbuka mendesak parlemen menggunakan hak interpelasi bahkan hak angket terhadap sang Bupati.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa rutin. Ia menjadi mosi tidak percaya terbuka terhadap kepemimpinan Oyon yang dinilai gagal membawa perubahan dan kehilangan arah pemerintahan.
Menariknya, kritik paling keras justru datang dari orang dalam. Mustafa, orator aksi, mengaku sebagai mantan tim pemenangan Oyon pada Pilkada 2024. Ia menyebut apa yang terjadi saat ini sebagai bentuk pengkhianatan politik terhadap rakyat.
“Kami dulu berjuang memenangkan Oyon karena janji perubahan. Tapi setelah berkuasa, ia justru menjauh dari rakyat. Ini kegagalan moral dan kepemimpinan,” tegas Mustafa disambut sorak massa.
Dalam orasi bergantian, massa membeberkan tiga dosa utama pemerintahan Oyon yang menjadi dasar desakan interpelasi:
Kepemimpinan Kehilangan Arah
Bupati dinilai tidak lagi berpihak pada kepentingan publik dan gagal membangun komunikasi dengan rakyat.
Kinerja Pemerintahan Mandek
Satu tahun berjalan tanpa capaian signifikan.
Program daerah dinilai stagnan dan tak menyentuh persoalan mendasar masyarakat.
Konflik Politik Internal Retaknya koalisi pengusung disebut menjadi penghambat utama jalannya roda pemerintahan dan berdampak langsung pada pelayanan publik.
Tekanan publik memaksa pimpinan DPRK Aceh Singkil turun langsung menemui demonstran. Dalam dialog terbuka, terungkap peta sikap fraksi yang kian memperlihatkan rapuhnya dukungan politik terhadap Bupati:
Fraksi GPB secara tegas menyatakan siap mendukung interpelasi demi kepentingan rakyat.
Fraksi NasDem memilih menunggu keputusan kolektif pimpinan DPRK.Fraksi Sahabat, sebagai fraksi pengusung, masih melakukan diskusi internal—sinyal adanya kegamangan politik di tubuh pendukung Bupati sendiri.
Sebagai bukti komitmen awal, tiga pimpinan DPRK Aceh Singkil—Amaliun, Wartono, dan Darto Sagala—menandatangani dokumen tuntutan massa, lengkap dengan cap stempel resmi lembaga, di hadapan ratusan demonstran.
Meski demikian, pimpinan DPRK mengingatkan bahwa hak interpelasi harus ditempuh melalui mekanisme konstitusional dan persetujuan lintas fraksi.Pernyataan itu langsung direspons keras oleh massa.
“Kami tidak mau DPRK hanya berani di depan massa, lalu mundur di belakang layar. Jika wakil rakyat ‘masuk angin’, kami akan kembali dengan tekanan yang lebih besar,” ancam Mustafa.
Aksi ini menjadi alarm keras bagi kepemimpinan Safriadi Oyon. Bola kini berada di tangan DPRK Aceh Singkil: berdiri bersama rakyat, atau kembali terjebak dalam kompromi politik.(Red)
