Warga Soroti Dana Desa Tuhtuhan, Program Ketahanan Pangan Diduga Fiktif
https://www.singkilnews.id/2026/03/warga-soroti-dana-desa-tuhtuhan-program.html
SINGKILNEWS.ID – Pengelolaan Dana Desa Tuhtuhan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini menjadi sorotan warga. Sejumlah program yang tercantum dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 hingga 2025 diduga tidak terealisasi di lapangan alias fiktif.
Beberapa kegiatan yang dipertanyakan masyarakat di antaranya program peningkatan produksi peternakan dan pengolahan hasil peternakan, serta pembangunan dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa.
Warga menilai program tersebut hanya tercantum dalam dokumen perencanaan desa, namun hingga saat ini tidak terlihat adanya kegiatan nyata di lapangan.
Salah seorang warga, Dalian Bancin, mengungkapkan bahwa program ketahanan pangan yang semestinya menjadi prioritas desa justru tidak terlihat pelaksanaannya.
“Setahu kami sebagai masyarakat, program itu memang ada dibahas dalam Musrenbang Desa. Tetapi sampai sekarang kami belum pernah melihat kegiatan tersebut dilaksanakan. Karena itu kami menduga kegiatan tersebut tidak berjalan atau bahkan fiktif,” ujar Dalian Bancin kepada wartawan, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah seharusnya benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi program di atas kertas.
“Kami berharap pengelolaan dana desa ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Anggaran itu milik masyarakat dan harus digunakan untuk pembangunan desa yang benar-benar dirasakan warga,” tegasnya.
Masyarakat juga meminta agar pemerintah desa lebih terbuka terkait penggunaan anggaran, terutama terhadap program-program yang selama ini dinilai tidak jelas realisasinya.
Sementara itu, awak media telah berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Tuhtuhan, Aslan, terkait dugaan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian pihak terkait agar pengelolaan Dana Desa dapat diawasi secara ketat demi mencegah potensi penyimpangan anggaran yang merugikan masyarakat.(Red)
