DPRK Aceh Singkil Gelar RDP Bersama HOMAS dan Pimpinan Pesantren, Soroti Transparansi Anggaran hingga Penguatan Dayah

RDP di kantor DPRK Aceh Singkil

SINGKILNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Himpunan Organisasi Masyarakat Islam (HOMAS) dan pimpinan pondok pesantren se-Aceh Singkil di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Singkil, Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kamis (25/6/2026).

Rapat yang berlangsung terbuka dan dialogis tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan transparansi anggaran pendidikan, penguatan lembaga dayah, hingga penanganan persoalan sosial di tengah masyarakat.

Pimpinan rapat, H. Amaliun, menegaskan DPRK Aceh Singkil berkomitmen menampung setiap masukan yang disampaikan masyarakat dan akan mengawal tindak lanjutnya bersama pemerintah daerah.

Salah satu isu yang mencuat dalam forum tersebut disampaikan Ketua HOMAS Aceh Singkil, Hambalisyah Sinaga.

Ia mempertanyakan informasi terkait dugaan alokasi anggaran sebesar Rp900 juta untuk pendidikan non-Muslim pada Dinas Pendidikan Aceh Singkil dan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil, Syam’un Nst., S.ST., M.P.I., memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah menyetujui alokasi anggaran sebagaimana yang dipersoalkan.

“Seluruh proses penganggaran dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Syam’un di hadapan peserta rapat.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan Pondok Pesantren Washilatun Najah, Ali Sibra, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan lembaga pendidikan Islam. Ia mendorong pembentukan dan penguatan Badan Dayah Aceh Singkil sebagai instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan pesantren di daerah.

Menurutnya, keberadaan Badan Dayah yang kuat akan membantu peningkatan kualitas pendidikan keagamaan serta memperkuat pembinaan generasi muda berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selain membahas sektor pendidikan, anggota Majelis Tuha 8 Wali Nanggroe Aceh, Ahmad Fadli, juga menyoroti penanganan persoalan sosial di masyarakat. Ia mengusulkan agar kasus-kasus ringan, seperti pencurian kelapa sawit dalam skala kecil, lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan pendekatan kekeluargaan di tingkat kampung sebelum dibawa ke ranah hukum.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Singkil, Afrijal, S.E., menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban umum serta memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh agama dan masyarakat, di antaranya Ustaz Santoso, Ustaz Samsul Bahri, Ustaz Rahimuddin, Ustaz Khalidin, Ustaz Bainudin, serta perwakilan Nahdlatul Ulama (NU), Hairun Mahulai. Hadir pula sejumlah anggota DPRK Aceh Singkil, seperti Sadri Lingga, H. Mairaya, Desra Novianto, Mursal Malau, dan Warman.

Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi antara legislatif, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik dan pembangunan Aceh Singkil. (Red)