Lima Desa di Aceh Singkil Gagal Cairkan Dana Desa Rp1,18 Miliar, Ini Penjelasan DPMK

Foto, di kantor DPMK Aceh Singkil

SINGKILNEWS.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sekitar Rp1,18 miliar Dana Desa di Kabupaten Aceh Singkil tidak tersalurkan hingga tutup buku Tahun Anggaran 2025.

Akibat keterlambatan lima pemerintah desa mengajukan pencairan, pemerintah pusat tidak mentransfer sisa anggaran sehingga dana tersebut gagal dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Temuan itu tercantum dalam Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan laporan realisasi penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN per 31 Desember 2025, terdapat lima desa yang belum mampu merealisasikan penyaluran Dana Desa hingga 100 persen.

Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil, menjadi desa dengan sisa pagu terbesar, yakni Rp358,73 juta. Disusul Desa Pandan Sari sebesar Rp274,02 juta, Desa Sukarejo Rp252,86 juta, Desa Seping Baru Rp176,10 juta, dan Desa Perangusan Rp120,68 juta. Total dana yang belum tersalurkan dari kelima desa tersebut mencapai sekitar Rp1,18 miliar.

Dokumen LHP BPK tidak menguraikan penyebab belum tersalurkannya seluruh pagu Dana Desa tersebut. Namun, Kepala Bidang Penataan, Kerja Sama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung DPMK Aceh Singkil, Afruddin Hendra, menjelaskan keterlambatan pengajuan pencairan oleh pemerintah desa menjadi penyebab utama pemerintah pusat tidak lagi menyalurkan sisa dana.

"Kami sudah berulang kali mengingatkan, baik melalui surat maupun mendatangi langsung kantor desa agar segera mengajukan pencairan sebelum batas waktu," ujar Afruddin, Senin (20/7/2026).

Ia menegaskan, dana yang tidak tersalurkan tersebut bukan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) karena memang tidak pernah ditransfer oleh pemerintah pusat. Meski demikian, menurutnya, kondisi itu tidak akan memengaruhi alokasi Dana Desa bagi kelima desa pada Tahun Anggaran 2026.(Red)