Telan Rp850 Juta, Masterplan Perkantoran Terpadu Aceh Singkil Jadi Proyek “Cet Langit”

 Direktur CHK Razaliardi Manik

SINGKILNEWS.ID – Rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menuai kritik. Anggaran Rp850 juta untuk penyusunan studi kelayakan dan masterplan di atas lahan eks-HGU PT Nafasindo seluas 673 hektare dinilai berisiko menjadi proyek “cet langit” jika tidak diikuti kepastian pembangunan fisik.

Direktur Eksekutif Central Hukum & Keadilan (CHK), Razaliardi Manik, mempertanyakan urgensi pengeluaran anggaran tersebut di tengah kondisi fiskal daerah dan angka kemiskinan Aceh Singkil yang mencapai 17,07 persen.

“Di tengah tingginya angka kemiskinan, pemerintah justru mengalokasikan Rp850 juta untuk kajian proyek yang belum jelas sumber pendanaan pembangunannya. Rakyat membutuhkan pembangunan nyata, bukan sekadar dokumen perencanaan,” tegas Razaliardi, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai, rencana pembangunan yang diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp200 miliar sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan APBK. Sementara itu, kepastian dukungan pendanaan dari pemerintah pusat juga belum jelas.

Menurutnya, tanpa jaminan anggaran konstruksi, studi kelayakan dan masterplan berpotensi berakhir sebagai dokumen mahal yang tidak pernah diwujudkan.

“Jangan sampai Rp850 juta uang rakyat habis untuk kajian, tetapi pembangunan fisiknya tidak pernah terealisasi. Ini bisa menjadi proyek cet langit yang hanya meninggalkan beban bagi pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Tak hanya soal pembiayaan, Razaliardi juga mempertanyakan kepastian status hukum lahan eks-HGU PT Nafasindo serta kesesuaiannya dengan tata ruang sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai lokasi perkantoran terpadu.

CHK menilai anggaran sebesar itu perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka. Apalagi, masih banyak kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari rehabilitasi rumah warga miskin ekstrem, perbaikan jalan dan jembatan, hingga penguatan ekonomi nelayan dan petani.

Atas persoalan tersebut, CHK mendesak DPRK Aceh Singkil memanggil pihak eksekutif untuk membuka urgensi proyek, dasar perhitungan anggaran Rp850 juta, serta hasil kajian yang telah disusun.

DPRK juga diminta menahan persetujuan anggaran lanjutan, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED), sebelum pemerintah memastikan sumber pendanaan pembangunan fisik.

“Jangan biarkan uang rakyat terus tersedot untuk perencanaan tanpa kepastian realisasi. DPRK harus menguji kelayakan proyek ini, bukan sekadar menyetujui ambisi pembangunan,” tutup Razaliardi. (Red)