Diminta BKPSDM panggil oknun guru SDN Kuta Simboling, diduga menggunakan ijazah palsu tapi lolos P3K 2024
https://www.singkilnews.id/2025/06/diminta-bkpsdm-panggil-oknun-guru-sdn.html
SINGKILNEWS.ID—Seorang peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial BT diduga lolos melalui jalur ilegal dengan menggunakan ijazah sarjana (S1) yang dibeli, meskipun tidak pernah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi penerbit ijazah tersebut.
BT dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2024 di salah satu sekolah SD Negri Kuta Simboling Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Ijazah yang digunakan berasal dari perguruan tinggi resmi dan secara fisik sah, namun kuat dugaan bahwa dokumen tersebut diperoleh tanpa proses pendidikan yang semestinya.
“Katanya cuma setor berkas dan uang, terus ijazah langsung jadi. Kuliah pun tidak pernah,” ungkap seorang warga yang mengenal BT secara pribadi.
Salah Satu Warga Kuta Simboling meminta agar pihak terkait, khususnya badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, segera melakukan verifikasi data ke perguruan tinggi yang tertera di ijazah.
Mereka berharap BT dapat dibuktikan apakah benar-benar terdaftar sebagai mahasiswi dan menjalani proses pendidikan sesuai aturan.
Jika terbukti ijazah diperoleh melalui cara curang dan digunakan untuk mendaftar seleksi ASN, maka BT dapat dijerat pidana sesuai:
Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
“Setiap orang yang menggunakan gelar akademik tanpa memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.”
Selain pidana, BT juga berpotensi dikenai sanksi administratif, seperti pembatalan kelulusan PPPK dan pemberhentian jika sudah diangkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak berwenang. Salah Satu Warga Masyarakat Khususnya Desa Kuta Simboling mendesak agar kasus ini ditangani dengan serius dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ASN.
“Kalau ini dibiarkan, kejujuran peserta lain jadi tidak dihargai. Negara bisa rugi karena menggaji orang yang tidak layak,” ujar salah satu warga Masyarakat setempat.(red)
