Program Sertifikat Gratis, Warga Pertampakan Dipungut Rp3 Juta: Ada Apa di Balik Layanan Desa?

 foto sertifikat

SINGKILNEWS.ID—Program sertifikasi tanah yang sejatinya dirancang negara untuk memberi kepastian hukum secara gratis bagi masyarakat kecil, justru diduga berubah menjadi beban berat bagi warga Desa Pertampakan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Aroma dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp3 juta per sertifikat pada tahun 2021 kini mulai tercium. Meski belum bergulir di ruang formal, keluhan warga beredar dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga pertemuan kecil masyarakat. Ceritanya nyaris seragam: sertifikat tanah hanya bisa diproses setelah “biaya administrasi” dibayarkan.

Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan sekadar angka. Ini menyentuh rasa keadilan. Negara sudah menanggung biaya pengukuran hingga penerbitan sertifikat melalui program Prona/PTSL, namun warga masih dipaksa merogoh kocek jutaan rupiah. Di sinilah publik pantas bertanya: di mana letak keberpihakan kepada rakyat kecil?

Pengakuan warga yang terpaksa berutang demi mendapatkan legalitas tanah menunjukkan betapa timpangnya posisi masyarakat desa ketika berhadapan dengan kewenangan aparat. Dalam kondisi seperti ini, pilihan warga sering kali bukan antara mau atau tidak, melainkan antara patuh atau kehilangan hak.

Pemerintah desa seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan publik, bukan justru ruang subur bagi dugaan penyalahgunaan kewenangan. Bila praktik semacam ini dibiarkan, program pemerintah yang baik justru akan kehilangan makna di mata rakyat.

Karena itu, wajar bila publik menaruh harapan pada Pemerintah Kecamatan Gunung Meriah dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk tidak menutup mata. Klarifikasi terbuka,

 evaluasi menyeluruh, bahkan penelusuran oleh aparat pengawas internal menjadi langkah penting agar kebenaran tidak hanya menjadi bisik-bisik di warung kopi.

Sebab jika dugaan ini benar, maka yang dirampas bukan hanya uang warga, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.(Red)