DPRK Aceh Singkil Kuliti Lonjakan 1.112 Paket Daging Meugang, Siapa “Disusupkan” ke Daftar Penerima?
https://www.singkilnews.id/2026/02/dprk-aceh-singkil-kuliti-lonjakan-1112.html
SINGKILNEWS.ID — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil membongkar lonjakan misterius 1.112 paket bantuan daging Meugang dalam Rapat Dengar Pendapat, Rabu (25/2/2026). Bantuan senilai Rp1koordinasi miliar yang bersumber dari Presiden RI itu mendadak membengkak dari data awal.
Semula, daftar penerima mengacu pada 10.652 kepala keluarga korban banjir berdasarkan catatan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun dalam forum rapat terungkap jumlahnya berubah menjadi 11.764 paket. Ada selisih 1.112 paket.
Pertanyaannya: siapa yang menambah, siapa yang ditambah, dan atas dasar apa?
Ketua Komisi II DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin, secara terbuka menuntut transparansi.
“Harus dijelaskan siapa saja yang masuk dalam tambahan 1.112 paket dan apa dasar hukumnya,” tegasnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil, Abdul Haris, menyatakan penambahan dilakukan atas arahan Bupati. Tambahan itu disebut mencakup unsur TNI/Polri yang terlibat dalam penanganan banjir, eks kombatan serta sejumlah wartawan.
Jawaban tersebut justru memantik polemik baru.
Sejumlah wartawan di Aceh Singkil menyatakan tidak pernah menerima bantuan dimaksud. Bahkan ada yang mengaku mengembalikan paket karena merasa bukan korban banjir dan tidak pantas masuk dalam daftar penerima.
Legislatif pun mempertanyakan apakah perluasan daftar tersebut memiliki dasar regulasi tertulis atau hanya kebijakan lisan. Jika bantuan itu diperuntukkan bagi korban bencana hidrometeorologi, maka perluasan kategori penerima di luar korban terdampak dinilai berpotensi menyimpang dari tujuan awal.
Bantuan Rp1 miliar tersebut diketahui dikucurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Aceh Singkil.
Komisi II menegaskan akan meminta daftar nama penerima secara lengkap untuk diverifikasi. DPRK mengingatkan bahwa bantuan sosial bukan ruang kompromi politik, melainkan hak masyarakat terdampak.
Lonjakan 1.112 paket ini kini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Publik menunggu: apakah data akan dibuka terang-benderang, atau justru menyisakan tanda tanya baru.( Red)
