Demo di DPRK Diwarnai Kehadiran Pejabat Aktif, Netralitas ASN Dipertanyakan

 tanda panah merah diduga kabib disdikbud

SINGKILNEWS.ID — Aksi demonstrasi di depan Kantor DPRK Aceh Singkil, Selasa, 3 Maret 2026, berubah menjadi sorotan serius. Dugaan keterlibatan pejabat aktif pemerintah daerah di tengah massa memunculkan tanda tanya besar soal kemurnian gerakan tersebut.

Pemerhati daerah, Budi Harjo, secara tegas mempertanyakan independensi aksi setelah beredar informasi dan dokumentasi yang menunjukkan seorang kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Singkil berada di barisan demonstran.

“Kalau ini murni gerakan rakyat, kenapa pejabat struktural ikut berdiri di tengah massa? Ini bukan hal sepele. Ini patut diduga sebagai bentuk keterlibatan kekuasaan dalam mengarahkan opini publik,” kata Budi, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, kehadiran pejabat aktif dalam aksi jalanan bukan hanya persoalan etika, tetapi juga menyentuh prinsip dasar netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“ASN itu pelayan publik, bukan aktor politik lapangan. Ketika pejabat struktural turun ke barisan aksi, publik wajar curiga: ini murni aspirasi atau ada skenario?” tegasnya.

Budi menilai, jika benar ada keterlibatan pejabat aktif, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai marwah birokrasi. Terlebih, jabatan kepala bidang merupakan posisi struktural yang melekat dengan tanggung jawab pemerintahan.

Ia mendesak Bupati dan Sekretaris Daerah Aceh Singkil tidak bersikap pasif. Klarifikasi resmi, kata dia, harus segera disampaikan agar polemik tidak berkembang liar di tengah masyarakat.

“Jangan sampai publik menilai pemerintah bermain dua kaki. Jika ada pelanggaran netralitas, harus dievaluasi. Kalau tidak, ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maupun pejabat yang disebut-sebut ikut dalam aksi tersebut. Sikap diam ini justru semakin memperkuat spekulasi di ruang publik. (Red)