FORMAT Demo Kantor Bupati Aceh Singkil, Soroti Carut-Marut Data Bantuan Korban Banjir

 masa demo Kantor Bupati

SINGKILNEWS.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Menggugat (FORMAT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (10/3/2026).

Aksi tersebut menuntut kejelasan dan transparansi pendataan penerima bantuan rehabilitasi dan stimulus pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 lalu.

Dalam aksi tersebut, massa menilai pendataan penerima bantuan rehab–stimulus yang dilakukan pemerintah daerah sarat persoalan dan diduga tidak tepat sasaran.

Para demonstran menyoroti banyaknya warga yang benar-benar terdampak banjir dan longsor justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, sejumlah pihak yang dinilai tidak mengalami dampak signifikan disebut-sebut ikut menerima bantuan.

“Kami menemukan banyak korban yang rumahnya rusak dan terdampak banjir justru tidak terdata sebagai penerima. Sementara ada yang tidak mengalami dampak serius malah mendapat bantuan,” tegas orator lapangan, Budi Harjo, dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut juga disampaikan bahwa Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, disebut akan mengambil langkah tegas terhadap persoalan tersebut, salah satunya dengan memblokir rekening penerima bantuan stimulus yang dianggap bermasalah.

Menurut informasi yang disampaikan massa aksi, langkah awal yang akan dilakukan adalah pemblokiran rekening penerima stimulus pada tahap pertama guna mencegah potensi penyalahgunaan bantuan.

FORMAT juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk membuka secara transparan seluruh data penerima bantuan rehab–stimulus, termasuk mekanisme verifikasi serta dasar penetapan penerima.

Selain itu, massa meminta agar dilakukan pendataan ulang secara objektif dengan melibatkan unsur masyarakat, sehingga bantuan yang bersumber dari anggaran negara benar-benar tepat sasaran bagi para korban bencana.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan agar polemik bantuan bagi korban bencana tidak semakin meluas di tengah masyarakat.(red)