R-APBK 2026 Disandera Konflik Fraksi, Ketua DPRK Aceh Singkil Pilih Skorsing

Gedung DPRK Aceh Singkil

SINGKILNEWS.ID – Sidang paripurna pembahasan Rancangan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 yang digelar Rabu (8/4/2026) berakhir ricuh dan penuh tanda tanya. Alih-alih menghasilkan keputusan, rapat justru diskors setelah muncul perbedaan tajam antar fraksi—bahkan hingga ke internal masing-masing fraksi.

Situasi memanas saat pembacaan pandangan fraksi. Fraksi Sahabat secara tegas menyatakan penolakan terhadap R-APBK 2026. Ketua Fraksi Sahabat, Taufik, A.Md., mengungkap sejumlah alasan krusial, mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai terlalu dipaksakan, hingga rencana pembelian mobil dinas bupati di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

Tak hanya itu, polemik juga mencuat terkait rencana pembelian tanah untuk Sekolah Rakyat serta pemanfaatan dana pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang dinilai belum transparan.

Namun, gejolak paling tajam justru terjadi di internal Fraksi GPB. Penolakan fraksi tersebut tidak bulat, bahkan memicu protes dari anggotanya sendiri. Ramli Boga secara terbuka menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan pandangan fraksi.

Pernyataan itu langsung dibantah oleh Ketua Fraksi GPB yang mengklaim telah menyampaikan informasi melalui pesan telepon seluler. Bantahan ini justru mempertegas adanya komunikasi yang tidak solid di tubuh fraksi.

Kritik lebih keras datang dari anggota GPB lainnya, Hasanuddin Aritonang. Ia mengaku “miris” atas sikap fraksinya yang dinilai tidak sejalan dengan keputusan Badan Anggaran (Banggar).

“Saya secara pribadi tidak dilibatkan. Ini membingungkan, Banggar menerima, Fraksi malah menolak. Ada apa ini?” tegas Aritonang.

Sementara itu, Fraksi NasDem terlihat tanpa gejolak terbuka. Namun, laporan pandangan fraksi yang hanya ditandatangani oleh Ketua Fraksi, Dr. Desra, juga memunculkan pertanyaan soal mekanisme internal. Desra menegaskan bahwa sebagai ketua, dirinya memiliki otoritas penuh dalam menentukan sikap fraksi.

Menanggapi kisruh tersebut, Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun, memilih mengambil langkah aman dengan menskors sidang. Ia menyebut keputusan diambil karena komposisi pandangan fraksi tidak bulat—dua fraksi menolak dan satu menerima.

“Pandangan fraksi sudah kita terima. Karena belum ada kesepahaman, rapat kita skor. Selanjutnya akan kita konsultasikan ke Provinsi Aceh,” ujar Amaliun.

Langkah skorsing ini sontak memicu kekecewaan berbagai pihak yang hadir, mulai dari unsur Forkopimda, jajaran SKPK, para camat, hingga kepala desa dan masyarakat yang berharap pengesahan anggaran berjalan lancar.

Keterlambatan pengesahan APBK dinilai berpotensi menghambat roda pemerintahan. Tanpa payung anggaran yang sah, program kerja SKPK terancam mandek, sementara pelayanan publik bisa ikut terdampak.

Di tengah kondisi tersebut, publik kini mempertanyakan soliditas DPRK Aceh Singkil. Perbedaan sikap yang tajam, minimnya koordinasi internal fraksi, hingga keputusan yang tidak sinkron dengan Banggar dinilai menjadi cermin lemahnya komunikasi politik di lembaga legislatif tersebut.(Red/SM)