CHK Desak DPRK Panggil Eksekutif, Pertanyakan Nasib Anggaran Studi Kelayakan Rp850 Juta
https://www.singkilnews.id/2026/11/chk-desak-dprk-panggil-eksekutif.html
SINGKILNEWS.ID – Anggaran Rp850 juta untuk penyusunan studi kelayakan (feasibility study) dan masterplan kawasan perkantoran terpadu Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menuai sorotan. Central Hukum & Keadilan (CHK) mendesak DPRK memanggil pihak eksekutif untuk membuka hasil kajian yang dibiayai dari uang rakyat tersebut.
Direktur Eksekutif CHK Aceh Singkil, Razaliardi Manik, menilai anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Terlebih, hingga kini belum ada kepastian realisasi pembangunan fisik maupun sumber pendanaan konstruksinya.
Ia mendesak DPRK tidak menyetujui anggaran lanjutan, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED), sebelum pemerintah daerah menjelaskan hasil kajian, manfaat, serta kelayakan proyek tersebut.
“DPRK harus memanggil eksekutif. Jangan sampai Rp850 juta uang rakyat hanya menghasilkan tumpukan dokumen tanpa kepastian pembangunan. Publik berhak mengetahui hasil dan manfaatnya,” tegas Razaliardi, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah harus membuktikan bahwa studi kelayakan tersebut benar-benar menjadi dasar perencanaan yang siap direalisasikan, bukan sekadar kegiatan menghabiskan anggaran.
Razaliardi juga mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran tersebut di tengah masih banyaknya kebutuhan mendesak masyarakat.
“Dengan Rp850 juta, pemerintah bisa membantu rehabilitasi rumah warga miskin ekstrem, memperbaiki jembatan dan jalan produksi pertanian, hingga mendukung modal nelayan tradisional. Jangan sampai uang rakyat habis untuk merancang istana perkantoran di atas kertas, sementara persoalan dasar masyarakat belum tertangani,” ujarnya.
CHK menegaskan, DPRK tidak boleh sekadar menyaksikan penggunaan APBK yang dipertanyakan publik. Lembaga legislatif harus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan setiap rupiah anggaran memiliki manfaat yang jelas.
Sebelumnya, rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu Pemkab Aceh Singkil di atas lahan eks-HGU PT Nafasindo seluas 673 hektare juga menuai kritik.
Anggaran Rp850 juta untuk penyusunan studi kelayakan dan masterplan dinilai berisiko menjadi proyek “cat langit” apabila tidak disertai kepastian pembangunan fisik.
CHK turut menyoroti kondisi fiskal daerah serta angka kemiskinan Aceh Singkil yang mencapai 17,07 persen. Kondisi tersebut dinilai seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah dalam menentukan prioritas belanja daerah.(Red)
