Skandal Daging Meugang Diduga Busuk di Singkil Utara, Ketua LSM Murka: “Jangan Lukai Amanah Presiden!”

 foto diduga dengan busuk diterima warga 

SINGKILNEWS.ID – Dugaan pembagian daging busuk kepada warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dalam program bantuan Presiden untuk Meugang, memicu kemarahan publik. Peristiwa yang terjadi Rabu (18/2/2026) itu dinilai sebagai bentuk kelalaian serius yang mencoreng amanah negara.

Ketua LSM KPK RI, Dedi Sumanto, angkat bicara dengan nada keras. Ia menyebut kejadian ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi buruknya tata kelola distribusi bantuan.

“Ini bukan soal daging semata. Ini soal amanah Presiden kepada rakyat. Kalau benar dibagikan dalam kondisi busuk, itu penghinaan terhadap masyarakat penerima,” tegas Dedi.

Ia menyoroti peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Aceh Singkil (DTPHP) sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi program tersebut.

“DTPHP tidak bisa lepas tangan. Mereka leading sector. Jika kualitas daging tidak diperiksa dengan benar sebelum dibagikan, itu kelalaian fatal,” ujarnya.

Menurut Dedi, ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka:

Bagaimana standar penyimpanan daging sebelum distribusi? Siapa yang melakukan uji kelayakan konsumsi? Apakah ada pengawasan saat pembagian berlangsung?

“Kalau sudah busuk baru dibagikan, apa gunanya? Ini bantuan untuk Meugang, momen sakral bagi masyarakat Aceh. Jangan sampai tradisi dan kepercayaan rakyat dirusak oleh kelalaian,” katanya.

Ia mendesak pemerintah daerah bertindak cepat dan tegas. Jika terbukti ada kelalaian, pelaksana distribusi harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk mengganti daging yang tidak layak agar masyarakat tetap menerima haknya secara utuh.

“Jangan sampai masyarakat terus menyalahkan pemerintah daerah karena dianggap tidak tegas. Di mata rakyat, yang bertanggung jawab adalah kepala daerah. Jangan biarkan citra pemerintahan tercoreng akibat kelalaian oknum,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak DTPHP Aceh Singkil maupun pemerintah daerah belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut. Publik kini menunggu transparansi dan langkah konkret dari pihak berwenang.(Red)