Wartono Tegaskan DPRK Aceh Singkil Tak Akan Mundur: Interpelasi Uji Akuntabilitas Bupati, Bukan Manuver Politik

 Wartono wakil ketua DPRK Aceh Singkil

SINGKILNEWS.ID – Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil, Wartono, memastikan lembaga legislatif tetap berada di jalur konstitusional dan tidak akan mundur selangkah pun dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Menurutnya, kemitraan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun di atas prinsip keadilan dan kepentingan rakyat, bukan dominasi sepihak.

“Kami adalah wakil rakyat. Kepentingan rakyat adalah prioritas utama. DPRK tidak akan mundur dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegas Wartono kepada awak media, Selasa (17/2/2026).

Ia menegaskan, seluruh anggota DPRK Aceh Singkil berada dalam satu barisan dan satu prinsip, sebagaimana sikap yang sebelumnya disampaikan Ketua DPRK, H. Amaliun, terkait pengesahan hak interpelasi terhadap Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon.

Wartono menepis anggapan bahwa interpelasi merupakan manuver politik. Menurutnya, langkah tersebut murni mekanisme konstitusional untuk menguji akuntabilitas kebijakan pemerintah daerah yang dinilai memunculkan tanda tanya publik.

“Ini bukan konflik politik. Ini mekanisme resmi untuk meminta penjelasan. Jika semuanya berjalan baik dan sesuai aturan, tentu tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” ujarnya.

Sejumlah Isu Krusial Jadi Dasar Interpelasi

Wartono memaparkan sejumlah persoalan strategis yang menjadi dasar interpelasi DPRK,di antaranya:

Penyaluran bantuan Presiden sebesar Rp4 miliar untuk tanggap darurat banjir yang dinilai belum optimal dan minim transparansi.

Kejelasan pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR).

Persoalan kebun plasma di wilayah HGU yang menyangkut hak ekonomi masyarakat.

Dugaan praktik ASN rangkap jabatan yang berpotensi melanggar regulasi.

Keterlambatan pengesahan APBK 2026 yang melewati batas waktu.

Menurutnya, DPRK tidak mungkin tinggal diam ketika berbagai persoalan strategis terus menjadi keluhan masyarakat tanpa penjelasan terbuka dari pihak eksekutif.

“Dalam forum interpelasi nanti, di situlah jawaban atas keresahan publik akan diuji secara terbuka. Transparansi adalah kunci,” tegasnya.

Wartono juga mengingatkan, apabila persoalan-persoalan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka dan akuntabel, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat—baik pada pelayanan publik, stabilitas pembangunan, maupun tingkat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

“Kami wakil rakyat. Sudah tentu kami berpihak kepada rakyat Aceh Singkil. Itu komitmen kami,” pungkasnya. (Red)