DPRK Aceh Singkil Ngaku “Disingkirkan”, TKD Rp 21 Miliar Diduga Disusun Sepihak

SINGKILNEWS.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil mengaku “disingkirkan” dalam proses penyusunan peruntukan Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp21 miliar.

Pernyataan keras ini disampaikan Wakil Ketua II DPRK Aceh Singkil, Wartono, usai rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Qanun (Raqan) APBK 2026, Rabu (8/4/2026) malam.

Menurut Wartono, DPRK tidak dilibatkan secara utuh dalam penyusunan anggaran tersebut, sehingga sejumlah program dinilai tidak tepat sasaran.

“Penyusunan TKD ini banyak yang tidak menyentuh kebutuhan prioritas. Contohnya rehab pendopo, sementara masih banyak rumah warga korban banjir yang rusak dan lebih layak dibantu,” tegasnya.

Ia menilai, kebijakan anggaran tersebut mencerminkan perencanaan yang lemah dan cenderung mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat.

Wartono juga menepis anggapan bahwa DPRK menghambat proses penganggaran. Ia menegaskan, sikap kritis dewan semata-mata untuk meluruskan kebijakan yang dinilai menyimpang.

“Seolah kami mempersulit, padahal kami ini meluruskan yang bengkok,” ujarnya.

Tak hanya itu, DPRK turut menyoroti amburadulnya data penerima bantuan Jatah Hidup (Jadup) bagi korban banjir.

Ketidakjelasan data tersebut dinilai memicu keluhan masyarakat di lapangan.

“Data Jadup tidak jelas, amburadul. Ini harus segera dibenahi agar masyarakat tidak terus berkeluh kesah,” tambahnya.

Politikus Partai Gerindra itu bahkan menyebut pemerintah daerah belum menunjukkan profesionalisme dalam mengelola anggaran dari pemerintah pusat. Padahal, menurutnya, kepala daerah bukanlah sosok baru dalam pemerintahan.

“Seperti belum siap mengelola anggaran pusat. Ini yang membuat anggota dewan gerah,” pungkas Wartono.

Situasi ini menambah daftar panjang polemik pengelolaan anggaran di Aceh Singkil, sekaligus memunculkan pertanyaan publik soal transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBK 2026.(Red)