Wagub Intervensi,Konflik APBK Aceh Singkil 2026 Berakhir Damai

SINGKILNEWS.ID— Drama kebuntuan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2026 akhirnya berakhir. Setelah berlarut-larut tanpa titik temu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turun tangan dan memaksa tercapainya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Kepastian ini disampaikan melalui siaran pers Bagian Prokopim Aceh Singkil, Ahad, 19 April 2026.

Mediasi berlangsung alot sejak siang di Kantor Gubernur Aceh dan berlanjut hingga malam di rumah dinas Wakil Gubernur. Pertemuan tersebut menjadi penentu setelah sebelumnya pembahasan APBK mandek akibat tarik-ulur kepentingan kedua belah pihak.

Fadhlullah memimpin langsung proses mediasi, didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, yakni Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Asisten Administrasi Umum Murthala, serta Inspektur Aceh.

Dari kubu legislatif hadir Ketua DPRK Aceh Singkil H. Amaliun, Wakil Ketua DPRK Wartono, anggota DPRK Juliadi, serta Plt Sekretaris DPRK M. Yunus. Sementara dari pihak eksekutif dihadiri Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon, Pj Sekda Edy Widodo, dan Kepala BPKK Hendra Sunarno.

Dalam arahannya, Fadhlullah menegaskan tidak ada lagi ruang untuk tarik-menarik kepentingan. Ia meminta seluruh pihak konsisten menjalankan kesepakatan yang telah dicapai.

“Keharmonisan pemerintah daerah dan DPRK adalah kunci. Jangan lagi ada hambatan yang mengganggu pembangunan,” tegasnya.

Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, menyebut kesepakatan ini sebagai titik balik setelah proses panjang yang sempat menghambat jalannya program daerah.

“APBK 2026 harus segera berjalan. Tidak ada alasan lagi untuk menunda program yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh SKPK bergerak cepat menyesuaikan program kerja, meskipun sebelumnya terjadi keterlambatan pembahasan.

Sebagai langkah lanjutan, Wakil Gubernur Aceh meminta DPRK Aceh Singkil segera menggelar sidang paripurna pengesahan APBK pada 21 April 2026. Targetnya jelas: memastikan roda pemerintahan kembali berjalan normal tanpa gangguan.

Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri kebuntuan yang sebelumnya berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik di Aceh Singkil.(Red/SM)