Harga Sawit Anjlok, Pemerhati Daerah Kritik Keras Pemkab Aceh Singkil
https://www.singkilnews.id/2026/05/harga-sawit-anjlok-pemerhati-daerah.html
SINGKILNEWS.ID — Krisis ekonomi tengah menghantam ribuan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Aceh Singkil. Harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat pengepul lokal tercatat anjlok drastis hingga lebih dari 36 persen dalam waktu singkat, dari Rp2.700 per kilogram menjadi hanya Rp1.980 per kilogram.
Kondisi ini memicu kritik keras dari pemerhati daerah, Budi Harjo, yang menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Aceh tidak menunjukkan keberpihakan kepada petani kecil.
Menurut Budi, Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi, SH atau yang akrab disapa Oyon, bersama jajaran pemerintah daerah dinilai gagal mengambil langkah nyata untuk melindungi petani sawit mandiri.
"Pemerintah daerah telah kehilangan wibawa dan ketegasan di hadapan korporasi perkebunan. Ketika daerah lain mampu menjaga stabilitas harga sawit, petani Aceh Singkil justru dibiarkan berjuang sendiri menghadapi tekanan harga," ujar Budi Harjo dalam rilis pers kepada awak media, Kamis (28/05/2026).
Ia juga menyoroti pernyataan Bupati Safriadi yang selama ini kerap menyebut sektor sawit sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Aceh Singkil.
"Sekitar 70 hingga 80 persen perekonomian masyarakat Aceh Singkil bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit. Sawit adalah urat nadi ekonomi daerah, dan kami berkomitmen memastikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mematuhi aturan harga agar tidak merugikan pekebun lokal," kata Budi mengutip pernyataan Bupati.
Namun, menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Harga TBS yang turun hingga di bawah Rp2.000 per kilogram dinilai menjadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kebijakan perusahaan.
"Di mana ketegasan Pak Oyon untuk mengintervensi perusahaan? Mengapa pemerintah seolah buta dan tuli ketika harga di tingkat petani hancur tanpa pembelaan sedikit pun?" tegasnya.
Kontras dengan Daerah Lain
Budi membandingkan kondisi di Aceh Singkil dengan sejumlah daerah penghasil sawit lainnya seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan. Menurutnya, pemerintah daerah di wilayah tersebut aktif melakukan pengawasan dan intervensi bersama Satgas Pangan untuk menjaga stabilitas harga.
Akibatnya, harga sawit petani mandiri di daerah lain masih bertahan di kisaran Rp2.500 hingga Rp2.800 per kilogram.
"Petani di luar Aceh masih mendapat perlindungan dari pemerintahnya. Sementara di Aceh Singkil, rakyat dibiarkan diperas oleh mekanisme pasar yang tidak terkendali," katanya.
Tidak Ada Langkah Nyata
Berdasarkan pantauan Budi Harjo, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk merespons anjloknya harga sawit.
Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain:
Pemerintah daerah belum memanggil pihak PKS untuk mengevaluasi penurunan harga yang dinilai merugikan petani.
Tidak ada pengawasan langsung terhadap tata niaga sawit di lapangan.
Harga pupuk dan obat-obatan pertanian terus meningkat, sehingga memperberat beban petani.
Harga pupuk non-subsidi jenis Urea Nitrea bahkan disebut telah mencapai Rp550.000 per karung ukuran 50 kilogram.
Empat Tuntutan untuk Pemerintah
Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, Budi Harjo menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil:
Menghentikan pencitraan dan fokus pada kebijakan nyata untuk menstabilkan harga sawit.
Segera memanggil seluruh manajemen PKS di Aceh Singkil guna meninjau ulang standar harga beli TBS.
Menurunkan Satgas Pangan untuk mengaudit transparansi indeks harga dan sistem timbangan di pabrik.
Menyampaikan aspirasi petani sawit Aceh Singkil kepada pemerintah pusat.
Budi menegaskan akan terus mengawal persoalan ini karena sektor sawit merupakan penopang utama ekonomi masyarakat Aceh Singkil.
"Jangan biarkan urat nadi ekonomi Aceh Singkil mati hanya karena pemimpinnya pandai berteori tetapi tidak memiliki keberanian memperjuangkan rakyat," pungkasnya.
(Red)
