Reses Ghufron di Aceh Singkil: Banjir Berulang, Jalan Dikeluhkan, HGU Dipertanyakan

 foto Reses DPR RI di Singkil

SINGKILNEWS.ID – Persoalan banjir berulang, infrastruktur jalan, pembinaan mualaf, hingga dugaan pencatutan nama 128 keluarga dalam data penerima kebun plasma mencuat dalam reses Anggota Komisi V DPR RI, Ghufron Zainal Abidin, di Aceh Singkil, Sabtu (24/10/2026).

Dalam pertemuan di Senina Cafe, Singkil, warga tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menagih perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan yang dinilai belum tuntas.

Banjir yang terus berulang menjadi salah satu sorotan utama. Ghufron menyatakan aspirasi tersebut akan dikomunikasikan kepada kementerian terkait. Ia juga menyebut penanganan banjir Aceh Singkil telah mendapat anggaran sekitar Rp140 miliar dari APBA untuk periode 2026–2028.

Namun, warga masih membutuhkan kepastian bahwa anggaran tersebut benar-benar menjawab persoalan banjir yang selama ini berulang.

Selain banjir, kondisi sejumlah ruas jalan juga menjadi keluhan. Ghufron menyatakan akan mengecek status ruas jalan dari Singkil menuju Padang melalui Simpang Kanan, termasuk kemungkinan masuk dalam program jalan nasional.

Persoalan lain yang mencuat adalah pembinaan keagamaan di Kepulauan Banyak Barat. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Singkil, Roesman Hasmy, menyebut sekitar 90 persen masyarakat di wilayah tersebut merupakan mualaf. Namun, menurutnya, lebih dari dua tahun tidak ada dai atau penyuluh agama yang menetap untuk memberikan pembinaan.

Roesman meminta perhatian DPR RI agar kebutuhan pembinaan keagamaan dan pembangunan sarana ibadah di wilayah kepulauan tidak terabaikan.

Kepulauan Banyak yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara juga disorot karena manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata dinilai belum sebanding dengan potensi yang dimiliki daerah.

Sementara itu, persoalan agraria turut memanaskan forum reses. Tokoh agama, Hambalisyah Sinaga, mempertanyakan keberadaan sejumlah desa yang disebut masuk dalam areal HGU PT Delima Makmur.

Ia juga menyinggung dugaan pencatutan nama 128 keluarga dalam data yang disebut sebagai penerima kebun masyarakat atau plasma. Selain itu, Hambali menyoroti informasi mengenai HGU yang disebut telah berakhir sekitar tiga tahun lalu.

Persoalan tersebut membutuhkan penjelasan dan verifikasi dari pihak terkait, terutama menyangkut status lahan, legalitas HGU, serta kebenaran data penerima plasma.

Ketua PD Muhammadiyah Aceh Singkil, Roswin, turut mempertanyakan status Aceh Singkil yang disebut tidak masuk dalam peta bencana nasional.

Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah yang berulang kali menghadapi bencana banjir.

Warga juga menyampaikan persoalan HGU, hak pengelolaan lahan (HPL), serta tapal batas Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ghufron menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangan Komisi V DPR RI dan meneruskannya kepada kementerian atau lembaga terkait.

Ia juga menyampaikan sebanyak 47 unit rumah di Aceh Singkil telah memperoleh bantuan rehabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Reses tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan keluhan warga tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, melainkan berlanjut menjadi langkah konkret, kejelasan kebijakan, dan penyelesaian masalah di lapangan.

Sebelumnya, Ketua DPD PKS Aceh Singkil, Edwin Sunardi, mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan TOP dan reses untuk menyampaikan aspirasi kepada pengurus partai maupun wakil rakyat.

Kegiatan tersebut dihadiri pengurus PKS Aceh Singkil, anggota DPRK, perwakilan DPW PKS Aceh, tokoh masyarakat, ulama, mahasiswa, pemuda, kader partai, serta perwakilan pemerintah desa.(Red)