APBK 2026 Mandek! AMPAS Bongkar Keterlambatan KUA-PPAS, Eksekutif Jangan Lempar Salah ke DPRK
https://www.singkilnews.id/2026/03/apbk-2026-mandek-ampas-bongkar.html
SINGKILNEWS.ID – Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2026 hingga kini belum juga dibahas secara tuntas. Keterlambatan tersebut disebut-sebut akibat dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang lambat diserahkan kepada DPRK.
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menyoroti tajam persoalan ini. Ketua AMPAS, Syahrul Manik, menegaskan bahwa keterlambatan pembahasan APBK 2026 bukan semata-mata kesalahan legislatif, melainkan juga bentuk kelalaian eksekutif.
“Ini bukan semata salah di DPRK yang notabene belum membahas anggaran tersebut. Pemerintah juga lambat menyerahkan dokumen KUA-PPAS untuk dibahas oleh DPRK Aceh Singkil,” tegas Syahrul Manik, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, kondisi ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan daerah. Ia membandingkan dengan Aceh Tamiang yang juga terdampak bencana banjir cukup besar, namun tetap mampu membahas APBK tanpa hambatan berarti.
“Kalau daerah lain yang terdampak banjir saja bisa lebih dulu membahas APBK tanpa kendala, kenapa Aceh Singkil tidak? Ini menjadi tamparan bagi kita semua,” ujarnya.
AMPAS juga berharap momentum hak interpelasi yang bergulir di DPRK Aceh Singkil dapat mengungkap secara terang apa yang sebenarnya terjadi di balik keterlambatan tersebut. Syahrul Manik meminta Bupati segera mengevaluasi jajaran yang bertanggung jawab atas proses penganggaran.
“Harapan kami, pemerintah memberikan jawaban yang jelas agar daerah ini tidak kacau balau dan masyarakat tidak terus menjadi korban. Ayo tunjukkan jiwa ksatria,” pungkas Syahrul Manik.
Sebelumnya, Ketua DPRK Aceh Singkil, Haji Amaliun, membeberkan bahwa hingga Rabu (25/2/2026), APBK 2026 belum disahkan karena dokumen KUA dan PPAS terlambat diserahkan oleh pihak eksekutif kepada DPRK untuk dibahas.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap stabilitas program pembangunan dan pelayanan masyarakat tahun anggaran 2026 apabila pembahasan terus molor tanpa kepastian.(Red)
