Keterbukaan Informasi Publik: Aceh Singkil Lolos ke 13 Besar Tingkat Provinsi
https://www.singkilnews.id/2025/10/keterbukaan-informasi-publik-aceh.html
BANDA ACEH, Singkilnews.id — Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengikuti presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Aceh (KIA) di Banda Aceh, Selasa (21/10/2025).
Presentasi ini merupakan tahapan penilaian bagi pemerintah kabupaten/kota se-Aceh. Dari 23 daerah yang ikut Monev tahun ini, hanya 13 kabupaten/kota yang berhasil lolos passing grade dan berhak melanjutkan ke tahap presentasi kepala daerah.
Kadis Kominfo Aceh Singkil Endy Putra, selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, hadir mewakili Bupati Aceh Singkil untuk memaparkan capaian dan inovasi dalam keterbukaan informasi publik. Ia didampingi oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Rustam, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian PPID Utama.
Dalam paparannya, Endy memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh, mulai dari penguatan peran PPID utama dan pelaksana di setiap perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga optimalisasi teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Aceh Singkil termasuk salah satu dari 13 kabupaten/kota yang lolos ke tahap presentasi. Ini hasil kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Endy usai kegiatan.
Tahapan akhir kegiatan Monev akan ditutup dengan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2025 mendatang. Dalam acara tersebut akan diumumkan daerah-daerah terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Aceh.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya transparansi, memperluas akses informasi, dan memberikan pelayanan publik yang semakin terbuka serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Red/Sukri Malau)
